Pemerintah Perlu Menggenjot Pajak Demi Melunasi Hutang Negara
Pemerintah saat ini diminta untuk memberikan ide kreatif baru agar dapat menggenjot penerimaan pembayaran pajak demi membabat habis utang pemerintah yang jumlahnya tidak sedikit, sekitar Rp. 4.034.8 triliun/akhir Februari 2018. Jadi, salah hal itu adalah satu cara efektif dan satu-satunya untuk membantu membebaskan pemerintah dari kewajiban membayar utang negara di masa yang akan datang Jasa Konsultan Pajak.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listyanto mengungkapkan jika pajak adalah satu-satunya harapan untuk membebaskan negara dari hutang, dan lantaran menjadi mayoritas dari pendapatan negara pada APBN 2017 yang bila dihitung mencapai 80.6%.
Besarnya penerimaan pajak memang bergantung dengan factor Produk Domestik Bruto yang saat ini dihasilkan di Indonesia, contoh konkretnya adalah PPN yang mana sangat bergantung pada tingkat konsumsi yang menjadi indicator utama dari PDB, tidak sekedar itu saja, Pajak Penghasilan bergantung pada kontribusi sectoral yang sedang berjalan di Indonesia.
Sayangnya, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5.07% pada tahun lalu yang menyebabkan pertumbuhan pajaknya mencapai 4.6% saja dan di sisi lain pun, pertumbuhan hutang pemerintah mulai dari Februari 2018 berada di persentase 14.36%, berarti pemerintah perlu melakukan perbaikan pertumbuhan ekonomi supaya penerimaan pajaknya bisa lancar jadi hutang yang ada pun bisa segera dibayar lunas.
“Makanya beberapa pihak dari luar negeri itu memikirkan beberapa cara efektif untuk menarik pajak karena jika pajaknya naik sedikit lalu utangnya naik menjadi double digit, justru itu yang mengindikasikan apakah negeri ini bisa membayar kembali hutangnya atau tidak.” Pemerintah bisa saja terus berutang asal hasil dari utangnya bisa memberikan kontribusi yang produktif, sebab utang produktif dapat mendorong perbaikan dari pertumbuhan ekonomi, namun jika melihat kondisi yang tengah berlangsung saat ini, utang yang ada tidak memberikan banyak dorongan positif untuk pertumbuhan perekonomian.
Directur Riset Center of Reform On Economics, Mohammad Faisal berkata saat ini jarak di antara pertumbuhan pajak dengan pertumbuhan hutang semakin besar saja, maka dari itu supaya bisa membayar balik hutangnya, pemerintah perlu mengambil sikap dengan mencoba menambah penerimaan.