Banyak Cara yang Dilakukan Pemerintah Guna Memenuhi Target Perpajakan Rp. 1.786 Triliun Tahun Depan
Pemerintah menargetkan penerimaan APBN 2019 akan mencapai Rp. 1.786,4 triliun. Target tersebut naik sebesar 15.4% berasal dari outlook penerimaan perpajakan APBN 2018 Konsultan Pajak Jakarta. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia mengaatakan jika untuk dapat mencapai target itu maka strategi 2018 harus melalui penguatan pelayanan perpajakan, reformasi adminstrasi perpajakan yang jauh lebih transparan dan sederhana serta pengawasan kepatuan perpajakan.
“Kita akan selalu terus berusaha untuk meningkatkan kepatuan perpajakan setelah tax amnesty serta kerja sama internasional Indonesia bersama 130 negara dari Sistem Pertukaran Informasi Otoatis nantinya kita akan terus mengikuti tax amnesty serta AEol ini sehingga ada tax payer” ujarnya.
Namun dari sisi kepabeanan dan cukai, pemerintah RI menerapkan sejumlah kebijakan teniks seperti penyempurnaan pemakaian IT, kelancaran arus lalu lintas barang, intensifikasi kebijakan tarif, administrasi dan organisasi pemungutan serta upaya untuk pemberantasan penyelundupan.
“Bea cuka pada tahun depan akan membantu memperbaiki iklim investasi dengan adanya perbaikan dwelling time serta simplifikasi prosedur. Kita akan menjaga perekonomian dari kejahatan kepabenan dan cuka yaitu penyelundupan miras illegal atau rokok” katanya.
Sedangkan dari target penerimaan perpajakan itu untuk bagian pajaknya sendiri terdiri dari pajak penghasilan migas yang mencapai Rp. 66,15 triliun atau pajak penghasilan non migas mencapai Rp. 828.29 triliun dan pajak pertambahan nilai mencapai Rp. 655,39 triliun lalu PBB mencapai Rp. 19.1 triliun dan pajak lainnya Rp. 8.6 triliun serta pajak perdagangan internasional Rp. 43.3 triliun.
Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan jika untuk memperoleh peningkatan target itu, pihak pemerintah akan lebih focus untuk membantu melakukan peningkatan pelayanan.
“Strategi dari penerimaan pajak di tahun depan tidak ada bedanya dari tahun ini. Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan di tahun 2019, apakah itu pelayanan pembayaran, pelaporan, pendaftaran yang jadi lebih mudah. Penegakan hukum tentang pemeriksaan kita tingkatan lagi kualitasnya” ujarnya.
Dari sisi lainnya, akan didorong adanya data dari AEol yang sudah didapatkan sejak September 2018 yang mana akan membantu melacak potensi pajak di luar Indnesia. Data potensi pajak ini akan mudah didapatkan Ditjen Pajak.